Fraksi PKB Lampung Dorong Pihak Swasta Terlibat dalam Program Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah atau yang akrab disapa Khoir, pada Jumat (14/02/2025), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Khoir, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang pedebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Lanjutnya, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Marindo: Fokus Hidrometeorologi dan Gempa Megathrust

“Karena efisiesnsi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas- dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program2 yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak2 swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkugan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana 1M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

Baca Juga :  Dilantik Cak Imin, Mbak Nunik Siap Pimpin 100 “Pasukan Lebah” PKB Lampung Menuju 2029

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII
Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK
Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik
Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal
Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga
HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 07:57 WIB

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 - 22:02 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII

Selasa, 17 Februari 2026 - 02:50 WIB

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Senin, 16 Februari 2026 - 18:03 WIB

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:12 WIB

Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal

Berita Terbaru