Fraksi PKB Lampung Dorong Pihak Swasta Terlibat dalam Program Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah atau yang akrab disapa Khoir, pada Jumat (14/02/2025), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Khoir, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang pedebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Lanjutnya, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

Baca Juga :  Pemkab Tubaba Mantapkan Langkah Antisipatif untuk Pemilu 2024 ASN Menjaga Netralitas dan Kondusifitas

“Karena efisiesnsi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas- dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program2 yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak2 swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkugan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana 1M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

Baca Juga :  DPRD Bandar Lampung Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung
Matangkan Persiapan Retret Wartawan, PWI Pusat dan Kemenhan Gelar Rapat Khusus
Kejati Lampung Serius Ungkap Korupsi SPAM Pesawaran, Giliran Anggota DPR RI Zulkifli Anwar Diperiksa
Survei Denny JA: 67,1 Persen Pemilih Prabowo Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Soal Pengembangan, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Kasus OTT Bekasi

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Rabu, 21 Januari 2026 - 22:07 WIB

Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:58 WIB

KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo

Kamis, 15 Januari 2026 - 17:32 WIB

Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung

Jumat, 9 Januari 2026 - 10:42 WIB

Matangkan Persiapan Retret Wartawan, PWI Pusat dan Kemenhan Gelar Rapat Khusus

Berita Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Berita

Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian

Rabu, 21 Jan 2026 - 22:07 WIB