Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) angkatan 2024 melakukan kunjungan akademik ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin (16/6/2025).
Rombongan dipimpin oleh Prof. Dr. Sowiyah, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd., serta diikuti oleh 16 mahasiswa MAP FKIP Unila.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga legislatif, serta membahas berbagai persoalan strategis di bidang pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, beserta anggota komisi lainnya yakni Abdullah Sura Jaya, Ketut Romeo, Marsha Dhita Pitaloka, dr. Sasa Chalim, Syukron Muchtar dan Andika Wibawa.
Prof Sowiyah mengapresiasi Komisi V DPRD Lampung yang terbuka akan kehadiran civitas akademika MAP angkatan 2024 FKIP Unila. Menurut guru besar Unila ini, kehadiran pihaknya dalam rangka mengetahui proses, dinamika, dan landasan dalam pengambilan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Dengan demikian, selain mendapatkan keilmuan secara teoritis di kampus, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung bagaimana suatu kebijakan pendidikan diputuskan.
“Ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan mahasiswa yang dapat ditanyakan langsung kepada Komisi V DPRD Lampung,” ujar akademisi yang juga pemerhati perempuan dan anak itu.
Dalam suatu kebijakan, lanjutnya, diperlukan peran serta masyarakat, termasuk juga akademisi dan praktisi pendidikan agar keputusan yang diambil benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Prof Sowiyah juga mengungkapkan tiga komponen pendidikan yang harus menjadi perhatian eksekutif dan legislatif dalam mengambil suatu kebijakan pendidikan, utamanya ihwal pembiayaan pendidikan. Ketiganya biaya belanja, biaya operasional (BOS), dan biaya personal. “Untuk biaya personal siswa tentu menjadi tanggungjawab orang tua siswa yang tentunya tak dapat ditanggung oleh pihak sekolah,” jelasnya.
Dalam forum diskusi, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait isu-isu pendidikan terkini di Provinsi Lampung. Fokus pembahasan antara lain mengenai kebijakan penghapusan uang komite di tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta persoalan kesejahteraan guru honorer yang belum terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menekankan pentingnya keberlanjutan investasi di sektor pendidikan.
“Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya baru akan terasa dalam lima tahun ke depan atau lebih, sehingga memang bukan program yang populer. Banyak kepala daerah enggan menjalankannya. Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang masih muda saat ini memiliki visi dan keberanian untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Yanuar.
Syukron Muchtar menambahkan mengenai urgensi dalam dunia pendidikan yaitu kualitas bukan uang/biaya.
“Yang penting penting dalam dunia pendidikan bukan uang/biaya, tetapi kualitas pendidikan itu sendiri” Tambah Syukron.
Sementara, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Unila, Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd menekankan pentingnya kolaborasi untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung.
“Hemat saya sekarang bagaimana hal ini bisa di kita follow up dan bisa kita bersinergi antara komisi 5 dan FKIP Unila sehingga nanti kita sama-sama menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah terutama bidang pendidikan,” pungkasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dan mendapat apresiasi dari kedua belah pihak. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal dari sinergi berkelanjutan antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Provinsi Lampung. (AMD)
