Reza Berawi: Pansus DPRD Lampung Dorong Good Governance Lewat Pengawalan Temuan BPK

Senin, 30 Maret 2026 - 19:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Lampung menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Ketua Pansus, Muhammad Reza Berawi, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung yang telah diserahkan kepada DPRD.

“Saya didampingi rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, yaitu Fauzi Heri, ST., SH., dan Rahmat, S.M., yang juga merupakan anggota Pansus LHP BPK,” ujarnya di ruang Fraksi Gerindra, Senin (30/3/2026).

Baca Juga :  Di Paripurna HUT Lampung, Giri Akbar Serukan Sinergi dan Kemandirian

Reza menjelaskan, secara umum temuan dalam LHP BPK terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu administratif, keuangan, dan kinerja.

“Pansus tidak hanya mengontrol sejauh mana OPD menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga melakukan penguatan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak kembali terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga :  Munir Dampingi Wagub Lampung Ground Breaking di Lampung Tengah

Selain itu, Pansus juga memberikan solusi serta rekomendasi kepada kepala daerah, termasuk evaluasi terhadap OPD yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk punishment sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait wacana blacklist atau daftar hitam, Reza menyebut hal tersebut masih akan disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku, termasuk kemungkinan melalui instruksi gubernur atau aturan turunan lainnya.

Baca Juga :  Memasuki Triwulan Ketiga, Lesty Putri Utami Minta Pengerjaan Proyek Jalan Tepat Waktu

Ia menambahkan, dalam waktu kerja yang terbatas, yakni satu bulan, Pansus telah berupaya maksimal merumuskan rekomendasi terbaik.

“Seluruh masukan dari anggota Pansus yang bersifat argumentatif dan konstruktif telah kami akomodasi demi menghasilkan rekomendasi yang optimal,” katanya.

Reza juga menegaskan bahwa seluruh anggota Pansus memiliki peran yang sama dalam proses pembahasan, meskipun secara manajerial dipimpin oleh ketua. (Amd)

Penulis : Ahmad Mufid

Editor : Pina

Berita Terkait

DPRD Lampung Minta Pengawasan Ketat Lapak Kurban Pinggir Jalan
Dewi Mayang Sari Djausal Apresiasi Polda Lampung Ungkap Kasus TPPO
Komisi I DPRD Lampung segera Agendakan RDP dengan Kapolda
Kasus HIV di Lampung Meningkat, DPRD Lampung Desak Langkah Cepat Pemerintah
Ketua DPRD Lampung Sambut Kunjungan Perdana Wapres Gibran di Bumi Ruwa Jurai
Sekolah Rusak di Tanggamus Viral, Syukron Muchtar: Pendidikan Dasar Harus Jadi Prioritas Nyata
MinyaKita Mahal, DPRD Lampung Desak Pemerintah Stabilkan Pasokan dan Akan Panggil Disperindag
Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana: Hari Kartini Momentum Penguatan Peran Perempuan

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:01 WIB

DPRD Lampung Minta Pengawasan Ketat Lapak Kurban Pinggir Jalan

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:02 WIB

Dewi Mayang Sari Djausal Apresiasi Polda Lampung Ungkap Kasus TPPO

Senin, 11 Mei 2026 - 14:35 WIB

Komisi I DPRD Lampung segera Agendakan RDP dengan Kapolda

Minggu, 10 Mei 2026 - 17:42 WIB

Kasus HIV di Lampung Meningkat, DPRD Lampung Desak Langkah Cepat Pemerintah

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:03 WIB

Ketua DPRD Lampung Sambut Kunjungan Perdana Wapres Gibran di Bumi Ruwa Jurai

Berita Terbaru

Pringsewu

Terkait Viralnya Karcis Parkir di Pringsewu, Ini Kata Dishub

Jumat, 15 Mei 2026 - 20:40 WIB