Reza Berawi: Pansus DPRD Lampung Dorong Good Governance Lewat Pengawalan Temuan BPK

Senin, 30 Maret 2026 - 19:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Lampung menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Ketua Pansus, Muhammad Reza Berawi, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung yang telah diserahkan kepada DPRD.

“Saya didampingi rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, yaitu Fauzi Heri, ST., SH., dan Rahmat, S.M., yang juga merupakan anggota Pansus LHP BPK,” ujarnya di ruang Fraksi Gerindra, Senin (30/3/2026).

Baca Juga :  DPRD Lampung Minta Pemkab dan Pemkot Sosialisasikan Perpanjangan Pemutihan Pajak

Reza menjelaskan, secara umum temuan dalam LHP BPK terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu administratif, keuangan, dan kinerja.

“Pansus tidak hanya mengontrol sejauh mana OPD menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga melakukan penguatan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak kembali terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga :  Anggota DPRD Lampung Azuwansyah Hadiri Pengajian Muslimat NU di Pekon Taman Sari Tanggamus

Selain itu, Pansus juga memberikan solusi serta rekomendasi kepada kepala daerah, termasuk evaluasi terhadap OPD yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk punishment sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait wacana blacklist atau daftar hitam, Reza menyebut hal tersebut masih akan disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku, termasuk kemungkinan melalui instruksi gubernur atau aturan turunan lainnya.

Baca Juga :  Drainase Buruk Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bandar Lampung, Kostiana Dorong Perbaikan Infrastruktur ‎

Ia menambahkan, dalam waktu kerja yang terbatas, yakni satu bulan, Pansus telah berupaya maksimal merumuskan rekomendasi terbaik.

“Seluruh masukan dari anggota Pansus yang bersifat argumentatif dan konstruktif telah kami akomodasi demi menghasilkan rekomendasi yang optimal,” katanya.

Reza juga menegaskan bahwa seluruh anggota Pansus memiliki peran yang sama dalam proses pembahasan, meskipun secara manajerial dipimpin oleh ketua. (Amd)

Penulis : Ahmad Mufid

Editor : Pina

Berita Terkait

Wakil Ketua l DPRD Lampung Minta Bapeda Optimalkan PAD Demi Perkuat Fiskal Daerah
Hadiri Pelepasan Magang ke Jepang, Elvanty Tekankan Pentingnya SDM Berkualitas
DPRD Lampung Siap Sidak dan Panggil Perusahaan Air Permukaan, Kejar Kebocoran PAD
DPRD Lampung Soroti Pajak Air, Dorong Pengawasan Berbasis Watermeter
Lesty Putri Utami Soroti RS Bandar Negara Husada, SDM Mumpuni Tapi Fasilitas Masih Minim
DPRD Lampung Soroti Pajak Air Permukaan, Desak Pengawasan dan Pendataan Diperketat
Debu, Macet, dan ISPA Mengintai ! DPRD Soroti Proyek Jalan Pringsewu–Kalirejo
30 Tahun Kudatuli, Lesty Ingatkan Kader Muda PDI-P Tak Lupakan Sejarah

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:30 WIB

Wakil Ketua l DPRD Lampung Minta Bapeda Optimalkan PAD Demi Perkuat Fiskal Daerah

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:15 WIB

Hadiri Pelepasan Magang ke Jepang, Elvanty Tekankan Pentingnya SDM Berkualitas

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:12 WIB

DPRD Lampung Siap Sidak dan Panggil Perusahaan Air Permukaan, Kejar Kebocoran PAD

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:09 WIB

DPRD Lampung Soroti Pajak Air, Dorong Pengawasan Berbasis Watermeter

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:05 WIB

Lesty Putri Utami Soroti RS Bandar Negara Husada, SDM Mumpuni Tapi Fasilitas Masih Minim

Berita Terbaru