Bandar Lampung (dinamik.id) – Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual), Provinsi Lampung, Senin 8 Januari 2024.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tingkat nasional berada di angka yang cukup baik, sebesar 4,94%.
Pun demikian dengan angka inflasi nasional pada Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy). Menurut Mendagri, angka tersebut menunjukkan inflasi Indonesia cukup terkendali. Selain itu, angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 52 inflasi terendah dari 186 negara di dunia, atau urutan ke-4 terendah dari 11 negara di ASEAN.
“Angka yang relatif terkendali, karena memang target plus minus satu persen, artinya maksimal empat persen, dibawahnya, dua persen,” ucap Mendagri.
Mendagri mengingatkan para Kepala Daerah yang inflasi daerahnya masih relatif tinggi untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forkopimda serta para ahli guna menelusuri penyebab tingginya inflasi dan mencari solusi.
Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk terus bergerak dan menggencarkan Gerakan Pangan Murah serta berbagai program Bantuan Sosial karena memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Itu juga salah satu yang membuat terjaganya daya beli masyarakat dan membuat inflasi terkendali,” ungkap Tito Karnavian.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil pada inflasi tahun 2023 diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Komoditas tersebut memiliki andil inflasi tahunan tertinggi dan muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan lebih dari 5 kali dalam 12 bulan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Gerakan Pangan Murah periode Januari – Desember 2023 telah terealisasi di 1626 titik pada 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Kepala Bapanas mengimbau kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan GPM setiap minggu terutama untuk inflasi pangan tinggi dan belum pernah melaksanakan GPM.
Arief Prasetyo Adi juga menginformasikan bahwa Bapanas telah menerbitkan surat penugasan untuk melaksanakan SPHP Beras Tahun 2024 yang berlaku hingga 30 Desember 2024. Target penyaluran beras SPHP tahun 2024 sebanyak 1,2 Juta Ton dengan harga jual di tingkat konsumen mengacu HET pada Perbadan 7/2023.
Selain itu, penugasan penyaluran CBP Skema Komersial sebanyak 200 ribu ton juga telah diperpanjang hingga Maret 2024. Pemerintah Daerah dan Perum Bulog di wilayah masing-masing diharapkan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan penyaluran CBP baik melalui SPHP maupun komersial untuk stabilisasi harga beras yang masih tinggi.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bapanas mengapresiasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi sebesar 131,85 M (92,79%) yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan daerah. (Top)
