Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Usai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030, Rabu (27/8/2025), Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah besar.
Tantangan utama menanti, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang masih di angka 3,9 persen, angka kemiskinan yang mencapai 11,86 persen, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggal di 70,24, jauh di bawah rata-rata Provinsi Lampung.
Pelantikan pasangan Nanda–Anton ini dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di lantai 3 Gedung Balai Keratun, lingkungan Kantor Gubernur Lampung. Prosesi pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan selamat sekaligus pesan tegas kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik agar membawa semangat baru, inovasi baru dan energi baru untuk membuat Pesawaran lebih maju.
“Sekali lagi menjadi Bupati dan Wakil Bupati adalah amanah besar amanah untuk melayani rakyat dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Mirza juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Pesawaran, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pembangunan manusia.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesawaran masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan capaian provinsi bahkan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran saat ini masih di angka 3,9 persen, di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 4,57 persen pada tahun 2024,” ujar Gubernur.
Tak hanya itu, Mirza juga menyoroti bahwa tingkat kemiskinan di Pesawaran masih sebesar 11,86 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi yang berada di 10,69 persen, tingkat pengangguran terbuka juga mencapai 4,36 persen, melampaui angka provinsi yang tercatat 4,19% persen.
Salah satu indikator penting pembangunan yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Pesawaran juga masih tertinggal, yakni berada di angka 70,24 persen, lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Lampung 73,13 persen.
“Padahal kita tahu, IPM Lampung sendiri adalah yang terendah di Sumatera dan peringkat ke-26 secara nasional. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kita semua,” tegas Mirza
Dalam kesempatan tersebut, Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut.
“Kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu hanya bisa dicapai kalau kita mulai mempersiapkannya hari ini, terutama dengan penguatan SDM. Indikatornya salah satunya adalah IPM,” jelasnya
Mirza juga menegaskan bahwa akses pendidikan harus merata, terjangkau, dan tidak boleh ada anak yang putus sekolah.
“Pendidikan harus murah dan bisa diakses oleh siapa pun. Kualitas guru juga harus ditingkatkan,” tambahnya.
Mirza juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang baru saja dilantik untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran.
Penyusunan RPJMD ini diminta agar mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Menurut Gubernur Rahmat, RPJMD 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung, yang saat ini memasuki fase pembangunan pondasi transformasi.
“Pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” ujar Gubernur
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program-program daerah dengan program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
“Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran beserta seluruh jajaran segera menyusun program-program yang bisa berkolerasi, bersinergi, dan berintegrasi dengan program-program pemerintah pusat yang ada di wilayah masing-masing,” tegasnya. (Amd)
